Dikpol Angkatan 4, Ketua DPD Partai Golkar Jabar: Caleg Terpilih Wajib Tahu Tugas dan Fungsi
BERITASEJABAR.ID, BANDUNG – Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, calon anggota legislatif (caleg) DPRD kota/kabupaten terpilih wajib mengetahui tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily saat membuka Pendidikan Politik (Dikpol) Pembekalan Caleg DPRD Kabupaten/Kota Terpilih angkatan ke-4 di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).
Sebanyak 56 caleg terpilih mengikuti Dikpol, terdiri atas, 9 dari Golkar Kabupaten Purwakarta, 7 dari Majalengka, 5 Ciamis, 7 Kota Banjar, 5 Pangandaran, 7 Kabupaten Tasikmalaya, 5 Kota Tasikmalaya, 5 peserta susulan, dan ditambah peserta susulan mengganti beberapa sesi 6 orang.
Kang Ace didampingi sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Jabar di antaranya, Bendahara Umum Metty Triantika, Ketua KPPG Cucu Sugyati, Wakil Ketua Yod Mintaraga.
Karena itu, anggota dewan dari Golkar harus paling terdepan. Perkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting atau penganggaran. Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu itu,” kata Kang Ace.
“Saya ingin anggota DPRD dari Golkar membuktikan janji-janji kepada rakyat. Beri solusi jika ada masalah yang dihadapi rakyat,” ujarnya.
Jadi, tutur Kang Ace, kader Golkar bukan hanya bicara bagaimana menjadi anggota DPRD tetapi mengisi pembangunan ini agar cita-cita partai dan bangsa tercapai. “Buktikan janji, Golkar Menang Rakyat Indonesia Sejahtera,” tutur Kang Ace.
Pada Pemilu 2024, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Golkar mengalami kenaikan kursi secara signifikan baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kita patut berbangga. Golkar tingkat nasional dari 85 kursi menjadi 102 kursi dan di Jawa Barat, naik 3 kursi yang asalnya 16 kursi menjadi 19. Kita jadi pemenang di DPRD Jabar. Untuk DPRD kabupaten/kota, dari 198 naik menjadi 208 kursi,” ucapnya.
Menurut Kang Ace, salah satu yang memberikan kontribusi raihan kursi Golkar naik signifikan adalah perjuangan para kader. Selain itu, arahan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto jelas bahwa mengolala partai tentu bukan untuk kepentingan pribadi.
“Golkar adalah partai yang mekanisme organisasinya telah terbangun berdasarkan atas aturan-aturan yang telah disepakati. Karena itu di Golkar tidak bisa membuat keputusan sendiri. Termasuk hari ini, Golkar menyelenggarakan acara pendidikan politik,” ujar Kang Ace.
Kang Ace menuturkan, banyak peserta yang telah senior. Namun dinamika politik perkembang. Keilmuannya sangat dinamis. Ilmu sosial dan politik tidak pernah statis.
Apalagi di dalam politik, ada berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa jadi pada masa yang akan datang berbeda dengan era sekarang. Terdapat banyak kebijakan, baik peraturan perundang-undangan maupun turunannya.
“Karena itu, peserta wajib mengikuti dikpol secara serius dari awal sampai akhir,” tuturnya.
Caleg sebagai wakil rakyat, kata Kang Ace, bekerja karena perintah konstitusi, undang-undang. Namun penting sekali untuk selalu mengikuti perkembangan. Termasuk Partai Golkar pada zaman Orde Baru. Yang membuat Golkar menang itu adalah birokrasi tersentralisasi. Jadi kekuatan Golkar waktu itu ada di birokrasi, TNI, Polri.
Namun sekarang situasi berbeda. Karena itu, kader Golkar harus berhitung. Sebab sistem politik telah berbeda. Ketika dipercaya oleh rakyat, yang harus dilakukan adalah memastikan agar kepercayaan itu tetap ada kepada Partai Golkar.
“Tumpuannya ada pada Ibu napak sekalian. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, bapak ibu bisa menjadi anggota DPRD bukan karena diri sendiri tapi karena dicalonkan oleh partai. Tanpa partai tidak mungkin bapak ibu sekalian menjadi anggota DPRD,” ucapnya.
Karena itu tugas partai adalah memastikan
berbagai kebijakan yang nanti dikeluarkan anggota DPRD dari Golkar harus berdasarkan atas arahan dari kebijakan partai. Anggota DPRD dari Golkar tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Ini organisasi, sehingga membutuhkan satu mekanisme yang telah disepakati. Di dalam berorganisasi tidak bisa jalan sendiri.
“Tidak bisa misalnya membuat kebijakan di kabupaten/kota tanpa tahu keinginan DPP Partai Golkar. Begitu juga DPRD provinsi. Tetapi karena Partai Golkar bersifat inklusif, terbuka, demokratis, maka mekanismenya telah diatur di dalam aturan partai,” tutur dia.
Kang Ace menegaskan, Partai Golkar bukan partai seperti partai-partai lain yang semuanya tergantung ketua umum. Termasuk tidak di dalam penentuan kepala daerah misalnya. Golkar punya juklak. Ini menjadi dasar dalam penentuan kebijakan tersebut.
“Apa yang menjadi keinginan saya belum tentu sesuai keinginan partai. Saya pengen A, tapi ternyata si A elektibilitasnya tidak naik. Ya saya tidak bisa memaksakan diri. Yang rugi siapa? Ya partai,” ucap Kang Ace.
Karena itu, ujarnya, dalam konteks pengambilan kebijakan di partai termasuk dalam konteks kedewanan, gunakan mekanisme internal partai. Ada rapat harian, rapat perdana, rapat pleno. Ini untuk menentukan arah sesusai kebijakan partai.
“Kita tidak bisa hanya tertumpu pada kekuatan individual. Sebab kemenangan Golkar itu bukan karena terpaku pada kekuatan individual. Kemenangan partai Golkar karena kerja keras semua kader,” ujarnya.
Anggota DPRD terpilih, tutur Kang Ace, harus disiplin. Jika tidak disiplin, bagaimana bisa maju. Bagaimana bisa memenej bangsa ini dan diri sendiri. Hanya dengan disiplin, kader bisa mendorong akselerasi proses pembangunan dan tahu tentang tujuan serta arah kebijakan.
Sebab ternyata banyak anggota DPRD yang belum tahu tentang siklus anggaran APBD. Banyak di antara para anggota DPRD, termasuk yang senior, belum mengerti bagaimana menyusun atau legal draft.
“Jika dalam posisi seperti itu, rasanya sulit bagi partai untuk bisa kembali menjadi pemenang. Karena itu, pendidikan ini upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dari Partai Golkar. Anggota DPRD juga harus mampu mengawasi tindakan pemerintahan,” tutur dia.
Anggota DPRD, kata Kang Ace, harus bisa membuat peraturan daerah yang punya implikasi dan dampak positif bagi rakyat, sehingga membawa nama harum partai. Kalau tidak, anggota DPRD dari Golkar tidak akan menjadi leader di daerah.
“Dari berbagai survei yang kami lakukan, masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu peran dan fungsi ini. Saya ingin bapak ibu bekerja yang sesuai tugas dan fungsi. Bekerja sesuai dengan perannya. Partai ingin saudara-saudara benar-benar menjadi wakil rakyat,” ucapnya.
Menurut Kang Ace, jika mampu menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, ini adalah investasi untuk lima tahun mendatang. “Selain tiga tugas dan fungsi DPRD, anggota dewan harus menjadi public speaking untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Kang Ace.
Kang Ace kembali mengingatkan agar anggota DPRD dari Partai Golkar untuk menjaga integritas sebagai politisi. Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi.
Melalui kegiatan ini, caleg DPRD terpilih mendapatkan pengetahuan tentang menggunakan media sosial (medsos) secara bijak. Sehingga nanti pada Pemilu 2029 bisa terpilih kembali. “Medsos dapat dimanfaatkan agar Golkar bisa beradaptasi terhadap perkembangan,” kata Kang Ace.
IQ Rendah
Pada 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan berpendapatan tinggi. Saat itu, Indonesia mendapatkan bonus demografi, lebih dari 60 persen penduduk merupakan usia produktif.
Namun, kata Kang Ace, Indonesia menghadapi tantangan terkait tingkat kecerdasan penduduknya. “Coba searching di Google, rata-rata IQ orang Indonesia terendah di ASEAN. IQ orang Indonesia berada di level 78. Sedangkan Sinapura sudah 100,” kata Kang Ace.
“Bagaimana bisa berkompetisi dengan bangsa lain jika tingkat kecerdasan masyarakatnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan simpanse yang IQ-nya 70,” ujarnya.
Tiga hari lalu, Kang Ace kembali dari Second State Person Forum di Jepang. Saya seusai berdiskusi dengan politisi-politisi muda Jepang. Di situ politisi-politisi muda Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura kumpul Jepang.
“Kami diskusi banyak tentang berbagai problem yang dihadapi. Ternyata Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan Filipina. Bahkan kalah dengan Vietnam. Bandingkan IQ orang Indonesia dengan negara-negara Asia. Indonesia tidak lebih tinggi dibandingkan Timor-Leste,” tutur Kang Ace.
Menurut Kang Ace, problem yang paling mendasar yang dihadapi Indonesia salah satunya adalah, 21 persen anak Indonesia itu tingkat pertumbuhannya tidak sempurna akibat stunting.
