BERITASEJABAR.Id, BANDUNG – Para calon anggota legislatif atau caleg DPRD kota/kabupaten dan provinsi di Jawa Barat diminta untuk menjaga integritas, terutama di dunia masa atau media sosial (medsos).
Pesan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily saat membuka Dikpol Peningkatan Caleg DPRD kabupaten/kota Angkatan ke-3 di DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Kamis (24/7/2024).
Dalam acara itu, Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily, didampingi istri Rita Fitria Ace Hasan Syadzily yang juga Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Jabar.
Hadir pula Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar Daniel Muttaqien, jajaran Wakil Ketua DPD Golkar Jabar Yod Mintaraga dan Rahmat Sulaeman, Bendahara Umum Metty Triantika, Ketua KPPG Cucu Sugyati dan para pengurus lainnya.
Para ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota di wilayah III Jabar, seperti Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, serta Subang.
“Nanti akan ada materi menjaga integritas seorang politisi. Ini penting karena banyak di antara kita, karena mentang-mentang menjadi anggota DPRD harus ada batasannya. Sebagai seorang politisi harus tahu koridor dalam konteks menjaga integritas. Termasuk hari ini, tidak ada politisi yang berhasi tanpa memiliki media sosial (medsos),” kata Kang Ace.
Salah menggunakan medsos, ujar Kang Ace, citra seseorang bisa hancur. Seperti contoh kasus di Depok. Tujuan salah satu anggota DPRD Depok itu baik. Ada sopir truk masuk ke jalan kecil yang bukan peruntukkannya.
Karena melanggar, anggota DPRD itu marah-marah ke sopir truk. Lalu ada yang memvideokan dan viral. Orang mencap anggota DPRD itu jelek dan disebut dari Golkar. “Lalu yang rusak siapa coba? Golkar,” ujar Kang Ace.
Karena itu, tutur Kang Ace, penggunaan media sosial penting sekali. Seperti kemarin, Ketua DPRD Garut, viral. Kang Ace mengklarifikasi peristiwa itu ke Ketua DPRD Garut dari Golkar.
“Ternyata, guru honorer itu diberi nasihat. Kalau mau menangis yang baik, jangan sampai kokosedan (histeris sambil duduk di lantai). Maksudnya kan baik, tapi dipelintir oleh netizen, tidak empati kepada guru,” tuturnya.
Saat ini, kata Kang Ace, netizen sadis. Jangan macam-macam di era demokrasi digital. Karenanya, penting sekali anggota DPRD memiliki kemampuan menjaga integritas dan citra di dunia maya.
“Karena itu, yang kami lakukan di DPD Golkar Jabar telah dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan kurikulum dibahas serius. Tujuan utamanya agar caleg DPRD kabupaten/kota dan provinsi terpilih, menjadi anggota dewan yang baik, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, mengerti tugas dan fungsi, mudah-mudahan perolehan suara pada 20229 akan semakin naik,” ucapnya.
Sebaliknya, ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, jika merasa telah terpilih, sehingga bersikap santai, tapi tidak tahu tugas dan fungsi, jangan harap bisa terpilih kembali pada Pileg 2029.
“Kenapa Partai Golkar menggelar kegiatan ini? Saya menjadi anggota DPR RI kadang iri terhadap proses Golkar di era Orde Baru selalu menang. Salah satu penyebabnya, karena Golkar waktu itu mempersiapkan kadernya di legislatif dengan serius,” ujar Kang Ace.
Dulu pada zaman Orde Baru, tutur dia, menjadi anggota DPRD, baik kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI, untuk mencalonkan diri harus melalui proses penelitian khusus (litsus). Paling tidak, bakal calon harus bersih lingkungan.
“Setelah jadi, terpilih, dikarantina minimal dua minggu untuk diberikan pendidikan secara benar, menjadi seorang anggota DPR yang benar, memiliki kemampuan di bidang legislasi, menyusun anggaran yang benar, dan mampu mengawasi kinerja pemerintah,” tuturnya.
Kang Ace mengatakan, saat ini telah menjadi anggota DPR di periode keempat, namun hanya satu kali mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Padahal, pendidikan seperti itu, penting sekali.
Sebab, setelah terpilih menjadi anggota DPRD dan DPR, lalu dibiarkan dan tanpa diberi tahu arah jelas apa yang harus dilakukan setelah menjadi anggota DPRD/DPR.
“Harus disadari, para caleg terpilih karena partai, bukan pribadi. Kalau partai tidak mencalonkan, tentu tidak akan terpilih menjadi anggota DPRD. Baju Anda bukan pribadi, tapi baju kuning (Golkar). Baju Anda adalah baju fraksi Partai Golkar dan tugas saudara-saudara adalah menjalankan visi misi partai. Untuk itu, partai wajib memberikan arahan jelas dan guiden atau pedoman bagi perjuangan caleg terpilih selama 5 tahun,” ucap Kang Ace.
Kang Ace menyatakan, jika partai abai terhadap yang harus dilakukan para caleg terpilih, partai yang salah. Wajar, jika di era reformasi ini, tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik, termasuk anggota dewan, rendah. Sementara anggota dewan tidak mau meng-upgrade dirinya dan tidak mau belajar.
“Saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar berinisiatif agar para caleg terpilih memiliki kemampuan menjadi wakil rakyat yang ujungnya adalah Partai Golkar di Jawa Barat dan kabupaten/kota, meraih kemenangan kembali pada Pileg 2029,” ujarnya.
Untuk meraih kemenangan itu, tutur Kang Ace, harus dimulai dari sekarang. Ketika dilantik pada Agustus 2024, anggota DPRD terpilih melekat status yang terhormat. Maka kewajiban anggota DPRD dan DPR adalah menjaga kehormatan sebagai wakil rakyat.
“Ketua Panitia Dikpol Yomanius Untung melaporkan kegiatan Dikpol dua angkatan. Saya ikuti pelaksanaan dikpol dan menerima laporan. Ada anggota terpilih, karena mungkin sudah menjadi tokoh di daerahnya, geus kapilih mah kumaha uing we. Tidak bisa seperti itu,” tutur Kang Ace.
Menurut Kang Ace, nama baik anggota DPRD/DPR RI dari Golkar, sangat berkorelasi dengan partai. Jika tidak bisa menjaga kehormatan, kehormatan partai juga akan tercoreng.
“Saya minta, saudara sekalian sungguh-sungguh selama tiga hari ke depan kegiatan ini. Saya tahu di sini banyak yang senior. Yang senior di angkatan pertama, ada yang mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dua belas sesi tidak pernah tidak hadir. Walaupun dia sudah delapan periode. Ternyata banyak yang baru pak ketua. Wawasan tentang ini, tentang itu, yang tidak kami dapatkan di era sebelumnya,” ucapnya.
“Tadi Golkar Institut telah menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan dan batasan-batasan jelas tentang fungsi DPRD kabupaten/kota. Jangan sampai ranah DPR RI, Anda janjikan ke rakyat. Anda tidak ngerti soal itu. Peran eksekutif anda janjikan ke rakyat, itu juga artinya enggak ngerti,” ujar Kang Ace.
Para anggota dewan, tuturnya, juga mengetahui tentang bagaimana menyusun peraturan daerah dan budgeting atau penganggaran. Bahkan, saat Pak Iswara yang menjelaskan tentang budgeting, ternyata para caleg terpilih senior pun banyak yang tidak tahu tentang siklus anggaran di APBD.
“Karena enggak ngerti, kemudian merasa tidak ada yang harus diperjuangkan. Padahal saat kampanye pernah menjanjikan kepada rakyat kalau terpilih akan melakukan A dan B. Tapi kalau tidak tahu tata cara memasukkan program yang harus diperjuangkan bagaimana Anda bisa mewujudkan janji itu,” tutur dia.
Kang Ace menegaskan, telah meminta kepada panitia dikpol, bagi yang tidak mengikuti kegiatan secara konsisten, lebih baik tidak diluluskan. Saya mewajibkan para ketua DPD untuk hadir, supaya mendengarkan, kalau yang tidak mengikuti kegiatan ini, jangan harap di posisi alat kelengkapan dewan (AKD). Sok pinter itu orang.
“Berpartai ada tata dan aturannya. Karena itu, mohon mengikuti kegiatan ini secara seksama,” tegas Kang Ace.
