CIBIRU WETAN – BERITASEJABAR.id – Sabtu, 29 November 2025 – Setiap tahun, kita merayakan Hari Desa dengan berbagai acara meriah. Namun, di balik semua itu, muncul pertanyaan penting: Sudahkah desa kita benar-benar merdeka sehingga pantas merayakan Hari Desa dengan euforia?
Saya menulis ini bukan untuk menyatakan pesimis, tetapi sebagai ungkapan jujur seorang kepala desa yang setiap hari dihadapkan dengan berbagai tantangan: antara semangat membangun dan terbatasnya ruang gerak, antara harapan warga dannya rumit batasannya, serta antara idealisme pemberdayaan dan kenyataan “hilangnya kemandirian desa” dalam berbagai aspek.
1. Desa Semakin Diatur, Bukan Diberdayakan
Seharusnya, desa dirancang sebagai entitas otonom yang mandiri dengan kearifan lokalnya. Namun kenyataannya, desa lebih sering menjadi tempat pelaksanaan program daripada subjek utama pembangunan.
Jumlah peraturan terus bertambah, tanggung jawab administratif semakin banyak, laporan semakin detail, dan ruang untuk berinovasi semakin menyempit. Desa seolah-olah hanya menjadi pelaksana tugas, bukan pemerintah lokal yang merdeka. Padahal, kemerdekaan desa bukan hanya soal dana, tapi juga tentang kepercayaan dalam mengambil keputusan.
2. Kepala Desa: Pemimpin yang Terbebani, Bukan Didukung
Banyak kepala desa merasa terbebani oleh tanggung jawab administratif yang berat, hampir setara dengan pemerintah kabupaten, namun tanpa fasilitas, sumber daya manusia, dan perlindungan hukum yang memadai.
Kepala desa dituntut untuk serba bisa: mengatur pembangunan, mengelola anggaran, mengurus administrasi kependudukan, menyelesaikan konflik, menjadi ujung tombak penyaluran bantuan, bahkan menjadi “posko pelayanan umum” yang selalu siaga. Namun, ketika masalah muncul akibat rumitnya regulasi, kepala desa paling mudah disalahkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apa arti Hari Desa jika pemimpinnya sendiri belum merdeka?
3. Desa Terjebak Antara Harapan dan Keterbatasan Anggaran
Kita bersyukur dengan adanya Dana Desa. Namun, banyak desa masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Desa (PADes) masih terbatas, dan potensi ekonomi desa belum digarap secara optimal. Kita berbicara tentang kemandirian, tetapi kondisi keuangan belum sepenuhnya memerdekakan desa. Banyak desa yang ingin membangun berbagai fasilitas, tetapi terhambat oleh prioritas yang ditentukan dari pusat. Apakah desa diberi kebebasan untuk menentukan prioritas sesuai kebutuhan lokal? Secara teori ya. Namun, tetap ada batasan yang membuat desa “merdeka di atas kertas, terikat dalam praktik”.
4. Euforia Peringatan Hari Desa: Perlu atau Justru Ironis?
Di satu sisi, peringatan Hari Desa penting untuk mengingatkan negara bahwa desa adalah fondasi bangsa. Namun, di sisi lain, perayaan yang berlebihan terasa aneh ketika desa masih berjuang keras untuk mengelola diri sendiri secara mandiri.
Hari Desa seharusnya menjadi:
– Momentum untuk merefleksikan hubungan antara desa dan pemerintah di semua tingkatan.
– Evaluasi terhadap keberpihakan regulasi pada desa.
– Ajakan untuk mengembalikan kepercayaan dan kewenangan kepada desa.
– Seruan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkatnya.
– Kesadaran bahwa desa adalah subjek pembangunan, bukan sekedar objek laporan.
Peringatan tanpa perubahan hanya akan menjadi seremoni yang penuh slogan, namun tanpa makna.
5. Kemerdekaan Desa Harus Diperjuangkan, Bukan Sekadar Dirayakan
Saat ini, banyak kepala desa dan masyarakat merindukan kebebasan untuk menentukan masa depan desa mereka sendiri. Kita tidak menolak regulasi, tetapi menginginkan regulasi yang memerdekakan, bukan mengekang. Kita tidak meminta perlakuan khusus, namun keadilan dalam kebijakan. Kita tidak menolak pengawasan, tetapi pengawasan yang mendidik, bukan menjerat.
Jika tiga hal ini belum terwujud:
1. Kepercayaan pada desa.
2. Kewenangan yang nyata.
3. Perlindungan hukum yang kuat.
Maka, kemerdekaan desa masih jauh dari harapan.
6. Jadi, Masih Perlukah Ber-euforia?
Menurut saya, kita tetap perlu memperingati Hari Desa, tetapi bukan dengan euforia, melainkan dengan kesadaran dan perlawanan moral.
Hari Desa seharusnya menjadi:
– Hari refleksi, bukan hanya perayaan.
– Hari memperjuangkan kemerdekaan, bukan sekedar seremonial.
– Hari menegaskan kembali bahwa masa depan Indonesia dimulai dari desa.
Karena desa bukanlah wilayah pinggiran. Desa adalah pusat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Selama kemerdekaan desa belum sepenuhnya kembali, Hari Desa bukanlah pesta, kecuali mengingatkan bahwa perjuangan kita belum selesai.
Editor: Ajunaedi/beritasejabar.id
Narsum: Hadian Supriatna S.P.,Kepala Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
