BERITASEJABAR.id – Agenda menurunkan angka kemiskinan menjadi prioritas utama sejumlah negara di dunia terutama negara-negara berkembang di mana jumlah penduduk yang hidup dalam lingkaran kemiskinan masih terbilang tinggi. Langkah ini penting karena kemiskinan bisa berdampak buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat.
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan yang meliputi pendapatan, kesehatan, gender, pendidikan, akses terhadap barang atau jasa, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan.
Menurut Dicky Djatnika (2009), kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Dalam perspektif sejarah, kemiskinan selalu menjadi problem klasik bagi bangsa Indonesia. Angkanya pun terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin hingga akhir Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini naik 1,12 juta orang dibandingkan dengan akhir Maret 2020.
Pendidikan sebagai Solusi
Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan menjadi sektor penting bagi suatu bangsa karena berdampak positif ke semua sektor kehidupan termasuk menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Dengan pendidikan yang baik, setiap warga negara memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan menjadi lebih produktif sehingga kehidupannya lebih sejahtera. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warganya, setidak-tidaknya untuk jenjang pendidikan dasar.
Sudah banyak kajian yang dilakukan para ahli ekonomi terkait peran penting sektor pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Misalnya, Jeffrey Sachs, yang menyatakan bahwa salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan adalah pengembangan human capital terutama pendidikan dan kesehatan.
Jared Bernstein dalam Baedowi (2012) menegaskan, menolong orang miskin untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak merupakan jawaban maksimal untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara.
Dengan demikian, tinggi rendahnya pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Nur Afiyah yang dilakukan di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali, menemukan bahwa kenaikan penduduk yang tidak tamat SD sebesar satu persen akan meningkatkan persentase penduduk miskin.
Tentu saja ketiadaan pendidikan (putus sekolah) bukan menjadi faktor tunggal peningkatan angka kemiskinan. Sebab, ada faktor lain seperti ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain.
Di era persaingan global, kita dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan agar mampu hidup mandiri secara ekonomi. Karena itu, jelas sekali bangsa ini perlu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama agar lebih banyak generasi bangsa yang merdeka dari belenggu kemiskinan.
Hal itu menjadi tugas bersama—pemerintah, lembaga pendidkkan, orang tua, dan masyarakat untuk terus mendorong anak-anak Indonesia mendapatkan haknya dalam hal pemenuhan pendidikan terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang selama ini tidak bisa melanjutkan sekolah.
Oleh: Imam Syafei (Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Imam Syafei)
