BERITASEJABAR.id – KABUPATEN BANDUNG – Dalam suasana penerapan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai daerah, menjaga kualitas layanan dasar bagi masyarakat menjadi prioritas utama. Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung H.Asep Ikhsan S.E.,S.Pd.,M.M., menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh mengalami dampak negatif akibat pengetatan fiskal.
Penegasan tersebut disampaikannya saat Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 anggota DPRD kabupaten Bandung,di Kecamatan Ciparay dan Baleendah, Selasa (23/02/2026). Di depan warga Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang mencakup Kecamatan Baleendah, Ciparay, Pacet, dan Kertasari, H.Asep Ikhsan menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya difokuskan pada strategi pengelolaan yang baik, bukan pada pengurangan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar.” Tegas H.Asep ikhsan
“Efisiensi itu tentang strategi pengelolaan, bukan mengurangi hak rakyat. Pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama.Menurut Asep Ikhsan pengelolaan anggaran perlu dilakukan dengan lebih cermat dan tepat sasaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.” Terang H.Asep Ikhsan
Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di dunia pendidikan, H .Asep ikhsan menilai bahwa momentum bonus demografi harus dimanfaatkan dengan cara memperkuat sumber daya manusia (SDM). Ia mendorong generasi muda untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, terutama di bidang kesehatan yang dinilai memiliki kebutuhan dan prospek karir yang sangat baik di masa depan.” Kata H. Asep Ikhsan
Selain itu, H.Asep Ikhsan juga menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar acara formalitas. Kegiatan ini berperan sebagai ruang untuk mengevaluasi program yang telah berjalan serta sarana untuk langsung menerima aspirasi dari masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal dan peningkatan kebutuhan publik, H.Asep Ikhsan menyatakan bahwa kerja sama yang erat antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar upaya efisiensi anggaran tidak dianggap sebagai penurunan kualitas layanan publik. Kabupaten Bandung, katanya, harus mampu membuktikan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” Pungkas H.Asep Ikhsan
Ajuanedi
